Trans Kie Raha, Instrumen Pembangunan Ekonomi Malut: Peluang dan Tantangan

Oleh: Muhammad Hasnin
(Dosen FEB Unkhair)

Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda Laos menjadikan program Trans Kie Raha sebagai agenda strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi wilayah.

Program ini diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan lintas provinsi yang menghubungkan Sofifi sebagai ibu kota provinsi dengan kawasan strategis di Pulau Halmahera, terutama Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, wilayah yang kini menjadi pusat aktivitas pertambangan dan hilirisasi mineral.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Kamis, 18 Desember 2025

Secara kebijakan, Trans Kie Raha diposisikan sebagai infrastruktur penghubung antarwilayah (interregional connectivity) yang diharapkan mampu memperlancar mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja.

Pemerintah daerah menilai bahwa keterbatasan infrastruktur jalan selama ini menjadi faktor penghambat utama optimalisasi manfaat ekonomi dari pesatnya aktivitas pertambangan di Halmahera.

Namun demikian, pertanyaan mendasarnya bukan semata pada pembangunan jalannya, melainkan untuk siapa dan untuk kepentingan ekonomi siapa jalan tersebut dibangun.

Infrastruktur, Pertambangan, dan Kerangka Teoretis

Dalam perspektif Teori Pertumbuhan Endogen, infrastruktur transportasi merupakan modal publik yang mendorong produktivitas jangka panjang melalui penurunan biaya transaksi dan peningkatan efisiensi ekonomi. Bagi sektor pertambangan yang padat modal dan logistik, keberadaan jalan menjadi faktor penentu kelancaran rantai pasok.

Sementara itu, Teori Kutub Pertumbuhan (François Perroux) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi cenderung terpusat pada sektor unggulan.

Baca Halaman Selanjutnya..