Gubernur Malut Minta Daerah Tambang Prioritaskan Infrastruktur dan BPJS Kesehatan
Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyampaikan sejumlah arahan penting kepada para kepala daerah kabupaten/kota se-Maluku Utara dalam Forum Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar pada Rabu (17/12/2025).
Salah satu penekanan utama adalah pengalokasian anggaran daerah yang proporsional, khususnya bagi daerah yang memiliki aktivitas pertambangan.
Gubernur Sherly menegaskan, kabupaten yang memiliki tambang proporsional nya seperti Halmahera Timur, diharapkan mengalokasikan anggaran secara proporsional dengan memberikan perhatian serius pada belanja infrastruktur.
"Minimal 15 persen anggaran diarahkan untuk belanja infrastruktur jalan dan jembatan," kata Sherly di hadapan para kepala daerah.
Selain infrastruktur, ia juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran untuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif di atas 80 persen. Menurutnya, hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Sementara itu, bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki tambang, Sherly meminta agar belanja infrastruktur tetap dialokasikan minimal 10 persen, dengan penyesuaian pada pos anggaran lainnya.
"Pesan saya, prioritaskan anggaran APBD untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Kita ini 10 kabupaten/kota harus bekerja sama," tegasnya.
Sherly mengingatkan, jika ada satu daerah yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, maka status Universal Health Coverage (UHC) prioritas Maluku Utara dapat terancam hilang. Dampaknya, masyarakat harus menunggu hingga satu bulan untuk aktivasi kembali BPJS Kesehatan.
"Bayangkan kalau ada warga yang mengalami kecelakaan dan BPJS-nya tidak aktif. Untuk aktif kembali butuh waktu satu bulan. Bagaimana kalau dia harus segera dioperasi," ujarnya.
Menurut Sherly, UHC prioritas sangat dibutuhkan karena memungkinkan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan dalam waktu singkat, sehingga masyarakat bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan, sementara rumah sakit juga tetap memperoleh pembiayaan layanan.
"Kalau semua tertib, bupati tidak terima WhatsApp dari warga, gubernur juga tidak terima WhatsApp dari warga karena semuanya bahagia. Jadi tinggal alokasikan anggarannya," pungkas Sherly. (nar)