Realisasi Belanja Pemprov Maluku Utara 65 Persen

Sofifi, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, kembali melakukan evaluasi menyeluruh terhadap progres pencairan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Evaluasi ini mulai dilakukan pada Rabu (26/11/2025), sebagai upaya memastikan serapan anggaran tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu.

Gubernur Sherly menyampaikan, secara keseluruhan realisasi belanja Pemprov masih 65 persen, berdasarkan laporan dua minggu terakhir. Sementara penerimaan daerah telah memenuhi target 100 persen.

"Ini menjadi PR bagi kita semua agar segera menyelesaikan sisa 35 persen belanja sebelum akhir tahun," kata Sherly, Kamis (27/11/2025).

Ia menjelaskan, beberapa OPD dilaporkan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Salah satunya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) yang telah mencapai serapan 80–90 persen. Namun, pencairan untuk pembangunan 61 unit sekolah baru berada di angka 50 persen.

Menurut Gubernur Sherly, keterlambatan pencairan terjadi karena sejumlah kontraktor belum menyampaikan laporan progres pekerjaan.

"Pencairan tertahan karena beberapa kontraktor belum memasukkan laporan progres pekerjaan, sehingga dinas belum bisa melakukan pencairan. Ini menjadi catatan penting," ujarnya.

Sementara Dinas Pertanian realisasi anggaran telah mencapai 70 persen. Tahun 2025, dinas tersebut menargetkan pembangunan 40 kilometer jalan tani dengan biaya Rp 250 juta per kilometer akibat tingginya harga sirtu.

Sherly merinci bahwa seluruh pembangunan jalan tani tahun ini berlokasi di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) 6 km di wilayah Galela, dan 36 km di Tobelo dan sekitarnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proyek harus rampung pada pertengahan Desember 2025.

"Tahun depan, kami akan mengalokasikan anggaran untuk membangun 100 kilometer jalan tani yang akan dibagi ke Halbar, Haltim (Maba), dan Halsel (Gane). Sisanya akan dianggarkan pada 2027 karena kita hanya punya dua alat berat," jelasnya.

Sementara itu, Dinas Pariwisata melaporkan progres pencairan 80 persen, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah menyentuh 90 persen.

"Untuk dinas-dinas yang belum dievaluasi akan kita lakukan," tambah Gubernur Sherly.

Pemerintah provinsi memastikan evaluasi lanjutan akan terus dilakukan hingga seluruh OPD menunjukkan progres optimal demi mencapai target serapan anggaran sebelum tutup tahun. (nar)