Tentang R-APBD 2026 Pemprov Malut, Akademisi Unkhair Serukan Revolusi Anggaran untuk Ekonomi Rakyat

Sofifi, malutpost.com -- Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Mukhtar A. Adam, menyampaikan surat terbuka kepada Pemprov Malut dan DPRD.

Surat terbuka yang ditujukan kepada Gubernur–Wakil Gubernur serta DPRD Provinsi Maluku Utara itu, terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Dalam surat terbuka, Mukhtar menegaskan bahwa pembahasan RAPBD bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan penentuan arah masa depan Maluku Utara (Malut).

"Bagi kami, rakyat Maluku Utara yang berjumlah 1,3 juta jiwa, pembahasan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan penentuan arah masa depan Moloku Kie Raha," kata Mukhtar dalam surat tersebut, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, kondisi fiskal yang terbatas menuntut kecerdasan dan keberanian DPRD serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada rakyat. Setiap rupiah dalam APBD, kata dia, harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar biaya rutin birokrasi.

Mukhtar juga mengungkapkan 15 fakta strategis ekonomi Maluku Utara yang dinilainya penting menjadi dasar kebijakan anggaran.

Diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional dalam 5 tahun terakhir, ekonomi Maluku Utara tumbuh rata-rata 28,57 persen per tahun, tertinggi di Indonesia. Namun, pertumbuhan ini bersifat eksklusif, tidak mencerminkan kesejahteraan mayoritas penduduk.

2. Perubahan struktur ekonomi yang ekstrem. Sejak 2022, perekonomian Malut bergeser tajam dari sektor pertanian ke pertambangan dan industri hilir nikel. Pertumbuhan tinggi justru dinikmati oleh industri ekspor ke Tiongkok, bukan oleh masyarakat lokal.

3. Ketahanan pangan lemah. Berdasarkan data nasional, Maluku Utara menempati peringkat ke-31 dari 38 provinsi dalam Indeks Kerawanan Pangan.

Baca halaman selanjutnya...