Pengurangan TKD 2026, Besok TAPD Kota Ternate Rapat Bikin Penyesuaian Kegiatan di OPD
Ternate, malutpost.com – Berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat (Pempus) untuk Kota Ternate di tahun 2026 akan berdampak pada program kegiatan.
Ini harus menjadi catatan penting bagi jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, terutama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pengelola pendapatan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, Thamrin Marsaoly mengatakan, wali kota menginginkan agar OPD pengelola pendapatan harus mampu berinovasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Artinya yang sudah ada, harus dimaksimalkan lagi,” kata Thamrin, Rabu (22/10/2025).
Ia menyebut, 2025 ini adalah tahun pertama penyusanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah kepemimpinan M Tauhid Soleman dan Nasri Abubakar sebagai wali kota dan wakil wali kota.
“Sehingga penyusunan APBD tahun 2026 yang berlangsung saat ini, program kegiatannya harus benar-benar mengacu pada visi dan misi pak Tauhid dan pak Nasri,” ucap Thamrin.
Menurutnya, TKD yang sebelumnya sudah diestimasi dalam KUA-PPAS 2026 sebesar 878 miliar, ternyata ada pengurangan sebesar Rp189 miliar, sehingga tersisa sekitar Rp689 miliar.
“Berkurangnya TKD ini akan mengganggu belanja. Nilai-nilai belanja di tahun 2026 tidak akan sama dengan belanja di tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, semua dinas maupun badan harus merancang atau membuat penyesuaian,” kata mantan kepala Dinas Pertanian ini.
Berkurangnya TKD sudah pasti akan mempengaruhi proyeksi pendapatan APBD 2026 yang sebelumnya sudah diproyeksikan dalam dokumen KUA-PPAS 2026 sebesar 1 triliun lebih.
“Jadi besok (23 Oktober) kita akan rapat TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) untuk menyampaikan pagu ke semua perangkat daerah untuk dibuat penyesuaian,” kata Thamrin.
Thamrin menyebut, wali kota telah menekankan bahwa program kegiatan yang nantinya ditetapkan untuk dilaksanakan di 2026 harus benar-benar efektif dan tepat sasaran.
“Di samping itu, pak wali juga telah menekankan bahwa TPP (tambahan penghasilan pegawai) Insya Allah dijamin tetap dipertahankan, harus tetap ada,” tandasnya. (van)