Kecewa dengan Pemprov soal Pembangunan Taliabu, Mislan Syarif: Kami Siap Gabung Sulawesi

Sofifi, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, melontarkan pernyataan tajam saat rapat Paripurna bersama Pemprov, Selasa (14/10/2025).

Ia menyuarakan kekecewaannya terhadap minimnya perhatian Pemprov terhadap pembangunan di Kabupaten Pulau Taliabu.

Di depan Wakil Gubernur, Sarbin Sehe, Mislan dengan nada tinggi menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada program pembangunan signifikan dari Pemprov di daerah yang ia wakili, bahkan dalam APBD-P 2025 Dinas PUPR, menurutnya, Pulau Taliabu tidak mendapat alokasi sama sekali.

"Contoh, Pak, di 2025 APBD-P di Dinas PUPR nol, Pak. Pulau Taliabu itu biar satu (program) pun tidak ada. Kemarin katanya ada, tapi saat diketuk palu ternyata tidak ada," tegas Mislan, pada rapat Paripurna tentang RAPBD Tahun 2026.

Politisi Gerindra ini bahkan menilai pemerintah provinsi tidak serius mengurus wilayah terluar seperti Taliabu. Ia bahkan mengusulkan agar Taliabu dilepaskan dari Maluku Utara dan bergabung dengan Provinsi Sulawesi Tengah jika terus-menerus diabaikan.

"Kalau memang provinsi ini tidak mau lagi mengurus Taliabu, lepas saja kami. Kami siap bergabung dengan Sulawesi Tengah," ungkapnya dengan nada keras.

Sebelumnya, Mislan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Ranjangan APBD 2026 yang dinilai terburu-buru. DPRD belum menerima dokumen lengkap sejak awal, sehingga tidak mungkin melakukan kajian maksimal dalam waktu singkat ini.

"Jangan sampai saat keterlambatan terjadi, DPRD disalahkan. Padahal dokumen dari pemerintah provinsi tidak disampaikan sejak awal," jelas anggota DPRD Dapil Kepulauan Sula - Pulau Taliabu.

Lebih lanjut, ia juga mengkritisi ketidakkonsistenan program antara hasil RDP dengan OPD dan postur anggaran yang akhirnya diketok palu.

"Karena beberapa dokumen yang terjadi setelah kami RDP dengan beberapa OPD terkadang hari ini ada, pada saat besoknya mau tanda tangan program yang suda ada dalam postur itu dia hilang," ujarnya.

"Kalau sudah ketuk palu kita mau apalagi. Ini jadi perhatian kita bersama," tambah Mislan.

Tak gentar dengan pernyataannya itu. Mislan bahkan menyatakan siap di-PAW (Pergantian Antar Waktu) jika pernyataannya dianggap melampaui batas.

"Terus terang, silahkan pak saya sudah siap di PAW kalau hanya karena ini saya menuntut saya punya keadilan negeri," pungkasnya. (nar)