KPK Tegaskan Pentingnya Integritas ASN dalam Pencegahan Korupsi di Maluku Utara

Sofifi, malutpost.com –- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Pemprov Malut) atas dukungan terhadap pelaksanaan Pelatihan Integritas dan Antikorupsi Dasar (PERINTIS) untuk pertama kalinya di Maluku Utara.

Pelaksanaan PERINTIS yang dilaksanakan di Kota Ternate, pada Rabu (1/10/2025), menjadi langkah awal membangun budaya birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Kepala Satgas 6 Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Muhammad Indra Furqon, menegaskan hal itu penting dalam menanamkan nilai integritas di lingkungan pemerintahan.

"Kami mengapresiasi Ibu Gubernur Sherly atas persetujuan dan dukungannya. Tapi pelatihan ini bukan tujuan akhir. Pembangunan integritas harus dilakukan terus-menerus. Ini tidak boleh berhenti di sini," ujarnya tegas.

Furqon menekankan bahwa pembangunan sistem pemerintahan yang bersih dan meritokratis tidak cukup hanya dengan teori. Teladan dari pimpinan tertinggi daerah menjadi kunci.

"Integritas itu diteladani, bukan sekadar diajarkan. Kepala daerah, wakil kepala daerah, Sekprov, Inspektur, dan para pimpinan OPD harus menjadi contoh nyata bagi ASN lainnya," katanya, Kamis (2/10/2025).

Ia juga menyoroti minimnya pemahaman ASN terkait gratifikasi. Banyak yang keliru menilai hadiah sebagai bentuk rezeki pribadi, padahal jelas merupakan pelanggaran hukum bila terkait jabatan.

"Semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan adalah gratifikasi, sesuai Pasal 12B UU Tipikor. Ancamannya tidak main-main: 4 hingga 20 tahun penjara," tegas Furqon.

Ia membedakan secara tegas tiga bentuk korupsi yang masih sering disalahpahami yaitu Suap: Diberi hadiah, lalu melakukan sesuatu, Pemerasan: Memaksa seseorang untuk memberi, dan Gratifikasi: Menerima hadiah karena jabatan, tanpa harus diminta.

Furqon juga mendorong agar pelatihan serupa dijadikan program rutin dan menyasar tidak hanya pimpinan, tapi seluruh ASN Pemprov Malut, demi membangun kultur birokrasi yang berintegritas kuat.

Pelatihan tersebut, lanjut dia, menjadi sinyal bahwa Pemprov Malut, bersama KPK, sedang bergerak ke arah sistem pemerintahan yang lebih akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

Namun komitmen ini hanya akan berdampak nyata jika ditindaklanjuti dengan tindakan konkret dan konsisten di semua level kepemimpinan. (nar)