Sekprov Maluku Utara: Kerja Sama Antar Daerah Bisa Tekan Ketergantungan Pangan dari Luar Daerah
Sofifi, malutpost.com -- Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial daerah.
"Pangan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Ketika pangan terganggu, maka stabilitas ekonomi dan sosial ikut terpengaruh," kata Sekprov Samsuddin.
Menurutnya, tantangan utama yang saat ini dihadapi Maluku Utara adalah tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Padahal, Maluku Utara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pangan lokal. Namun sayangnya, produktivitas dan distribusi masih belum optimal.
"Dengan kerja sama antar daerah, penguatan produksi, dan dukungan infrastruktur distribusi, kita dapat menekan ketergantungan pada pasokan luar sekaligus mewujudkan kemandirian pangan," tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa TPID harus mulai bertransformasi, tidak hanya fokus pada intervensi jangka pendek seperti operasi pasar, tetapi juga membangun strategi jangka menengah dan panjang. Ini mencakup peningkatan produksi lokal, penguatan rantai pasok, hingga pembentukan cadangan pangan yang memadai.
Di sisi lain, lanjur Sekprov, transformasi digital juga menjadi agenda besar pemerintah daerah saat ini. Melalui TP2DD, pemerintah didorong untuk mempercepat digitalisasi transaksi keuangan, baik dalam penerimaan pajak dan retribusi maupun dalam pengeluaran belanja daerah.
"Kemandirian pangan akan sulit tercapai tanpa sistem distribusi dan pembiayaan yang modern. Digitalisasi keuangan bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga soal transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," ujarnya.
Ia menambahkan, penggunaan sistem pembayaran digital dapat meminimalkan kebocoran, mempercepat layanan kepada masyarakat, serta memperluas akses keuangan yang lebih inklusif.
Samsuddin menegaskan bahwa rapat koordinasi itu menjadi penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam memperkuat produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah melalui sinergi antardaerah, memperluas akses digitalisasi keuangan hingga ke desa, nelayan, dan UMKM, dan mendorong integrasi kebijakan fiskal daerah dengan sektor perbankan dan dunia usaha untuk mendukung pertumbuhan.
"Dengan komitmen yang kuat, koordinasi yang baik, dan kerja nyata dari seluruh pemangku kepentingan, kita mampu menjadikan Maluku Utara sebagai daerah yang mandiri pangan hingga tata kelola keuangan," pungkasnya.
Hal ini juga disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor), Kamis (18/9/2025) yang mempertemukan dua agenda strategis, yakni pengendalian inflasi pangan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). (nar)