Dukung Digitalisasi Keuangan Daerah Transparansi dan Akuntabilitas, Bank Maluku-Malut Laksanakan SIPD RI secara Host-to-Host

Sofifi, malutpost.com -- Bank Maluku Malut melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan peluncuran resmi implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) secara Host-to-Host (H2H).  Kegiatan ini dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah, para pimpinan OPD, bendahara pengeluaran serta tim dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri, yang berlangsung di Aula Nuku, kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara, Rabu (17/9/2025).

Direktur Utama Bank Maluku-Malut, Syahrisal Imbar, usai kegiatan menegaskan, komitmen penuh bank daerah ini untuk mendukung digitalisasi keuangan daerah. “Kehadiran SIPD RI Host-to-Host adalah jawaban atas berbagai tantangan lama. Dulu, pencairan belanja sering tertunda karena proses manual yang berlapis, dokumen menumpuk, hingga keterlambatan pencatatan. Sekarang, seluruh transaksi sudah tercatat secara digital, real-time dan otomatis terhubung ke Pusdatin Kemendagri serta Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan," tegasnya.

Menurutnya, manfaat SIPD RI sangat nyata bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Karena, sistem ini mendukung berbagai jenis transaksi, mulai dari LS gaji ASN, tambahan penghasilan pegawai (TPP), pembayaran proyek pembangunan dan belanja pemerintah hingga belanja operasional OPD (UP, GU, TU). Sebab, semua transaksi diproses secara otomatis, efisien dan akuntabel.

“Setiap pengajuan pembayaran bisa diverifikasi lebih cepat. Tidak ada lagi antrean panjang di bank, karena semua diproses langsung melalui sistem. Hasilnya adalah percepatan belanja daerah, peningkatan PAD dari pajak dan retribusi serta transparansi RKUD yang bisa dimonitor setiap saat. Ini adalah komitmen kami sebagai bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)," jelasnya.

Yang jelas, kata Syahrisal, sebagai pengelola RKUD, Bank Maluku Malut hadir bukan hanya sebatas penyedia layanan perbankan, tapi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan moderen.

“Kami sudah menyiapkan infrastruktur H2H yang terintegrasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu, menyediakan kanal 7020 untuk setoran pajak langsung ke Kas Negara, settlement otomatis ke RKUD pada hari yang sama, serta layanan pembayaran nontunai melalui transfer antarbank, QRIS, e-wallet, kartu debit, hingga uang elektronik. Semua investasi teknologi ini dilakukan sepenuhnya oleh Bank Maluku Malut tanpa membebani pemerintah daerah," tuturnya.

Selain itu, Dirinya menekankan bahwa transformasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan bagian dari visi besar menuju smart government di Maluku Utara. “Digitalisasi ini memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus memastikan manfaat langsung bagi masyarakat. ASN bisa menerima gaji tepat waktu, vendor proyek mendapatkan pembayaran lebih cepat dan masyarakat luas merasakan layanan publik yang lebih efektif," akunya lagi.

Dirut Bank Maluku-Malut menyakini, dengan optimis, maka sinergi ini akan membawa manfaat besar bagi pemerintah dan masyarakat. “Digitalisasi keuangan daerah ini bukan hanya soal sistem yang canggih, tetapi juga komitmen bersama untuk menghadirkan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang nyata. Sesuai tagline kami, Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Maluku Utara Maju," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pusdatin Kemendagri, Yanuar Andriyana, menegaskan Provinsi Maluku Utara menjadi provinsi ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia yang berkomitmen mengimplementasikan SIPD RI secara online Host-toHost.

“Keunggulan SIPD RI adalah integrasi penuh dan real-time, sehingga transaksi keuangan daerah lebih transparan, efisien dan akuntabel. Dengan semangat ini, kami berharap implementasi di tingkat provinsi dapat ditularkan ke seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara," harapnya.

Yanuar menambahkan, Pusdatin siap mendukung penuh dan mengawal implementasi ini agar digitalisasi transaksi non tunai pemerintah daerah berjalan dengan optimal. “Kami akan terus mendampingi, agar seluruh daerah di Maluku Utara segera bertransformasi menuju pengelolaan keuangan digital yang modern," pungkasnya. (one)