Fraksi Amanat Persatuan Indonesia Tekankan APBD-P 2025 Pemprov Maluku Utara Harus Fokus ke Pelayanan Dasar
Sofifi, malutpost.com - Fraksi Amanat Persatuan Indonesia (API) DPRD Provinsi (Deprov) Maluku Utara memberikan catatan ke Pemprov terkait penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.
Ketua Fraksi API Deprov Jamrud Hi. Wahab menyampaikan, Fraksi API menilai nota keuangan yang disampaikan pemprov menunjukkan pendapatan daerah dalam rancangan APBD-P 2025 mencapai Rp3,5 triliun lebih.
Angka ini harus diiringi pengelolaan yang efektif dan efisien agar setiap program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
"Anggaran tersebut harus difokuskan pada sektor prioritas pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jangan sampai dana publik terbuang sia-sia,” tandas Jamrud saat menyampaikan pandangan fraksi dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Maluku Utara, Selasa (2/9/2025).
Fraksi API juga meminta penjelasan pemprov mengenai rencana belanja serta target pengentasan kemiskinan tahun 2025. Sebab, indikator keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarannya, tetapi juga dari sejauh mana program mampu menyentuh masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Namun demikian, Fraksi API turut mengapresiasi langkah Pemprov dalam meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi, pemerataan kualitas layanan hingga ke daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat perkotaan harus menjadi prioritas.
"Kami mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus di kota, tetapi juga memastikan masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan mendapatkan pelayanan yang sama baiknya,” ujarnya.
Lebih jauh, Politisi PAN Malut ini menyarankan, terkait pelaksanaan perubahan belanja daerah, termasuk optimalisasi serapan anggaran untuk program peningkatan sumber daya manusia (SDM) berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan daya saing ekonomi, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Tak hanya itu, Jamrud juga mengingatkan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan perubahan APBD.
"Partisipasi publik akan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kami menggarisbawahi APBD-P 2025 dapat disusun lebih realistis, akurat, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (cr-01)