DKP Malut dan EDF Gelar FGD Pangan Biru, Dorong Ketahanan Pangan dari Laut

Ternate, malutpost.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara bersama Environmental Defense Fund (EDF) menggelar kegiatan Pemetaan Pemangku Kepentingan dan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Program Pangan Biru, pada Rabu (30/7/2025) di Hotel Emerald, Kota Ternate.

Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiasi awal untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis sumber daya laut, atau yang dikenal dengan konsep blue food (pangan biru), yaitu pangan yang berasal dari perairan laut maupun tawar seperti ikan hingga rumput laut.

Kepala DKP Malut, Fauji Momole menegaskan, pentingnya kegiatan ini dalam menyatukan perspektif lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

"Maluku Utara memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Dimana Maluku Utara merupakan lima besar dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia," kata Kadis DKP Fauji Momole.

Ia bilang, melalui kegiatan ini DKP ingin memastikan bahwa sumber daya ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin ketersediaan akses pangan bergizi bagi seluruh lapisan masyarakat.

FGD ini melibatkan perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bappeda, Dinas Koperasi, akademisi dari Universitas Khairun dan UMMU, peneliti BRIN, kelompok nelayan, serta pelaku usaha perikanan. Fokus pembahasan meliputi pola konsumsi pangan masyarakat, tantangan distribusi produk perikanan, serta peran kolaboratif antar lembaga.

"Keterlibatan multi-pihak ini sangat krusial. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan mempercepat pencapaian tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan di Maluku Utara," tegasnya.

Sementara itu, Harlisa, Manajer Climate Resilient Fisheries EDF Indonesia menyebutkan, bahwa kegiatan ini merupakan tahapan awal dari kajian mendalam tentang potensi pangan biru di Maluku Utara.

“Blue food bisa menjadi solusi atas masalah stunting dan malnutrisi. Kita ingin melihat sejauh mana ketersediaan dan akses masyarakat terhadap makanan dari laut dan air tawar," jelasnya.

Harlisa menambahkan, bahwa seluruh wilayah di Maluku Utara yang berada di pesisir menjadi sasaran utama dalam pengembangan pangan biru karena potensinya yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Hasil dari FGD dan pemetaan pemangku kepentingan ini akan dijadikan bahan penyusunan kebijakan dan program strategis untuk mempercepat pengembangan pangan biru di Maluku Utara yang diharapkan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung upaya nasional mengatasi stunting secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Ini karena masih inisiasi awal jadi masih tahap kajian. Kita juga mau melihat bagaimana ketersediaan makanan yang berasal dari air ini tersedia, yang bisa diakses oleh masyarakat. (nar)