DPRD Maluku Utara ‘Warning’ Gubernur, Akibat Serapan Anggaran yang Masih Rendah

Sofifi, malutpost.com -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Sukri Ali, menyoroti rendahnya serapan anggaran pada APBD per 28 Juli 2025 yang baru mencapai 32 persen, dari total Rp 3,2 triliun.

Sukri mengatakan, hingga akhir Juli ini, baru sekitar Rp1 triliun lebih yang terealisasi.

"Itu yang saya baca, artinya waktu kita tinggal empat bulan lagi. Saya berharap Ibu Gubernur sebagai pengambil kebijakan memberikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan OPD," kata Sukri, Selasa (29/7/2025).

Sukri menegaskan, jika tidak ada percepatan, maka Provinsi Maluku Utara berpotensi terkena penalti karena realisasi anggaran yang tidak optimal hingga akhir tahun.

Hal itu menurutnya bukan hanya soal administrasi, tetapi akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di lapisan masyarakat bawah.

"Masyarakat Maluku Utara hari ini masih sangat berharap pada belanja pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi. Jika serapan rendah seperti ini, maka akan langsung mengganggu pertumbuhan ekonomi di level bawah," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa meski pertumbuhan ekonomi secara agregat mungkin terlihat positif, namun dominasi sektor pertambangan menjadikan pertumbuhan tersebut tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Ekonomi tumbuh, tapi yang tumbuh itu bukan ekonomi rakyat. Pertumbuhan terbesar ada di sektor tambang, " ujarnya.

Selain soal serapan anggaran, Sukri juga menekankan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, pentingnya penyelesaian utang pihak ketiga, yang menurutnya merupakan amanat undang-undang dan harus menjadi prioritas.

"Saya harap ini jadi perhatian serius. Kalau tidak selesai tahun ini, maka akan membebani fiskal 2026. Walaupun di APBD induk belum seluruhnya diakomodir, saya minta di APBD Perubahan nanti bisa dimasukkan secara menyeluruh," tegas Sukri.

Menurutnya, penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga menjadi kunci agar keuangan daerah kembali sehat di tahun 2026, dan tidak menimbulkan beban anggaran berkepanjangan. (nar)