Sofifi, malutpost.com — DPRD Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemekaran Sofifi menjadi kota madya.
Ketua DPRD Malut, Iqbal Ruray menegaskan, bahwa langkah tersebut harus dikawal dengan mekanisme yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Kota Tidore Kepulauan yang selama ini menaungi wilayah Sofifi secara administratif.
“Kami mendukung. Ini dimekarkan masa kita tidak dukung. Harus dukung. Tinggal mekanismenya diatur secara baik supaya semua pihak tidak merasa dirugikan,” kata Iqbal Ruray, kepada wartawan, Senin (14/7/2025).
Menurutnya, pemekaran Sofifi tidak boleh dipandang sebagai pelemahan terhadap Kota Tidore. Sebaliknya, langkah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat konektivitas dan pembangunan antarwilayah, terutama antara Ternate, Tidore, dan Sofifi sebagai tiga pusat strategis di Maluku Utara.
“Sebetulnya kita tidak bisa melihat bahwa Sofifi terlepas lalu Kota Tidore Kepulauan tidak maju. Itu tidak bisa. Justru bagaimana Provinsi Maluku Utara yang ibu kotanya di Sofifi ini bisa menghubungkan semua dari Ternate, Tidore hingga Sofifi,” ujarnya.
Iqbal juga menekankan pentingnya membicarakan isu-isu strategis seperti infrastruktur dan pelayanan publik dalam konteks pemekaran. Menurutnya, jika Sofifi sudah jelas statusnya maka infrastruktur seperti pelabuhan laut hingga bandara udara ada di Sofifi.
“Kalau memang ini tidak dibicarakan sekarang, sampai kapan lagi,” katanya.
Untuk memastikan transisi berjalan tanpa konflik, Iqbal menyebut DPRD Malut akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tidore, DPRD Kota Tidore, serta Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Koordinasi ini bertujuan agar proses pemekaran dilakukan tanpa ada masalah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Pemkot Tidore, DPRD Tidore dan Pemprov Malut. Kita akan membahas ini sebaik mungkin tanpa ada masalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak fiskal yang kemungkinan akan dirasakan Kota Tidore jika Sofifi resmi berdiri sebagai daerah otonom sendiri. Pengurangan jumlah penduduk dan wilayah akan berdampak langsung pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tidore.
“Menjadi tanggung jawab Pemprov Malut untuk memastikan bagaimana Kota Tidore ke depan, khususnya soal DAU dan APBD. Karena otomatis jumlah penduduk berkurang, maka alokasi dana juga bisa menurun. Itu jadi tanggung pemprov,” pungkasnya. (nar)