Sofifi, malutpost.com — DPRD Maluku Utara kembali melayangkan kritik keras atas lambatnya proses pelelangan proyek di lingkup Pemprov Maluku Utara.
Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly mengatakan, hingga awal Juli 2025, realisasi serapan anggaran daerah masih jauh dari harapan.
Kondisi ini mengancam banyak program pembangunan, terutama proyek-proyek fisik yang menyangkut kepentingan publik.
Merlisa secara tegas meminta Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) untuk menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerahkan daftar lengkap program dan kegiatan yang sudah dilelang maupun yang belum.
Daftar itu menurutnya, penting sebagai bahan evaluasi DPRD untuk menelusuri sumber masalah keterlambatan.
“Segera surati mereka untuk menyampaikan daftar kegiatan yang sudah dan belum dilelang,” kata Merlisa, Selasa (8/7/2025).
Ia juga menyoroti buruknya manajemen perencanaan sejak awal tahun anggaran. Untuk itu, ia menegaskan tahun ini cukup menjadi pelajaran dan tidak terulang lagi.
“Tahun ini cukup jadi pelajaran. Jangan ulangi kesalahan yang sama tahun depan. Proses perencanaan harus dimulai sejak awal tahun. Semua OPD harus punya disiplin perencanaan,” tegasnya.
Merlisa juga mengingatkan bahwa rendahnya serapan anggaran bukan hanya soal target keuangan, tapi berdampak langsung pada pelayanan publik hingga pembangunan infrastruktur. (nar)