Ternate, malutpost.com — Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur sebagai bagian integral dari pembangunan sektor perikanan di wilayah Malut.
Selain itu, gubernur juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlanjutan dalam setiap upaya pembangunan melalui pembangunan sarana pendukung budidaya air payau, air tawar, dan pengolahan hasil laut.
Sebagai langkah konkret, eLSiL Kie Raha akan menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pembangunan Perikanan Budidaya Berkelanjutan Berbasis Kawasan di Maluku Utara” pada Sabtu 5 Juli 2025, di lantai II, Kantor Malut Post, Kota Ternate.
Project Leader Lembaga Pesisir dan Lautan (eLSiL Kie Raha ) Dr. Ir. Tamrin Ali Ibrahim menjelaskan, kegiatan ini merupakan forum strategis untuk menyatukan pandangan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
“Sebagai bagian dari upaya strategis untuk mendorong pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berbasis kawasan di Provinsi Maluku Utara,” katanya, Minggu (28/6/2025).
eLSiL Kie Raha yang telah berpengalaman 20 tahun dalam kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Maluku Utara. Kegiatan ini diharapkan menjadi forum dialog terbuka antara pemangku kepentingan guna merumuskan langkah-langkah strategis, kolaboratif, dan terukur untuk pembangunan subsektor budidaya perikanan di Maluku Utara.
Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Maluku Utara memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan. Namun, untuk mewujudkan potensi tersebut secara optimal, diperlukan sebuah pendekatan yang berbasis kawasan, terintegrasi, dan berorientasi pada keberlanjutan.
“Kami di lembaga eLSiL Kie Raha sangat menyadari bahwa sektor perikanan budidaya yang berkembang secara tidak terkendali dapat membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat pesisir,” ujarnya.
“Untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pembangunan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat Maluku Utara,” tambahnya.
Pembangunan ini, kata Thamrin, harus didasarkan pada prinsip-prinsip keberlanjutan, di mana tidak hanya memperhatikan peningkatan produksi perikanan, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan laut yang menjadi tempat hidup berbagai spesies.
“Kami berharap perikanan budidaya di Maluku Utara dapat berkembang secara lebih terarah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi,” ungkapnya.
Dengan demikian dapat mewujudkan sektor perikanan budidaya yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga melestarikan kekayaan alam kita untuk generasi mendatang.
Sementara itu, Project Officer eLSiL Kie Raha, Taufiq Abdullah, menambahkan, bahwa kegiatan FGD yang akan dilaksanakan ink akan menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan dan berbasis kawasan.
“FGD ini akan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, diantaranya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, perwakilan Dinas Perikanan dan Kelautan dari 10 kabupaten/kota, akademisi, praktisi, pengusaha, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta LSM yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sektor perikanan di Maluku Utara,” kata Taufiq Abdullah.
“Kami berharap bahwa melalui diskusi terfokus ini, kita dapat menyatukan pemikiran dan strategi untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan,” harapnya.
Kegiatan ini hadir beberapa narasumber terkemuka yang akan memberikan wawasan dan perspektif tentang pembangunan sektor perikanan antaranya.
Kepala Bappeda Maluku Utara, yang akan memberikan gambaran terkait rencana pembangunan daerah dan kebijakan strategis dalam sektor perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, yang akan menjelaskan tentang kebijakan teknis dan implementasi program yang sedang berjalan di sektor perikanan budidaya.
Agrianti Yulin Mus Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara Akan mengulas tenatang Penguatan Pengawasan dan Kolaborasi dalam Pembangunan Sektor Perikanan Budidaya dan Kelautan di Malut.
Dr. Ir. Tamrin Ali Ibrahim, Project Leader eLSiL Kie Raha, yang akan berbagi pemikiran strategis tentang pentingnya pengelolaan berbasis kawasan dalam pembangunan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan.
Dr. Mufti Abdul Murhum, Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, yang akan memberikan pandangan ilmiah mengenai potensi dan tantangan sektor perikanan budidaya di Maluku Utara.
Prof. Muhamad Aris, Ketua Masyarakat Akuakultur Maluku Utara, yang akan menyampaikan pandangan dari sisi praktisi akuakultur mengenai praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam budidaya perikanan di wilayah ini.
FGD ini diharapkan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan di lapangan, dengan tujuan bersama yaitu menciptakan sektor perikanan budidaya yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Maluku Utara.
“Partisipasi aktif dan kontribusi ide dari semua pihak sangat kami harapkan, karena ini adalah peluang bagi kita untuk merancang masa depan perikanan yang tidak hanya produktif, tetapi juga ramah lingkungan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Maluku Utara,” pungkas Bung Tham sapaan akrab mantan Ketua KNPI Malut itu. (nar)