Anggota Deprov Desak Gubernur Segera Bayar Utang DBH Taliabu dan Kepsul
Bobong, malutpost.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara (Deprov) Dapil 5 Sula - Taliabu, Mislan Syarif kembali menyuarakan permasalahan di Dapilnya.
Kali ini, permasalahan yang disuarakan melalui paripurna penyampaian akhir kerja Panja Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara yaitu, Berkaitan dengan tunggakan DBH Provinsi kepada Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula dan pembangunan Rumah Sakit di Pulau Taliabu yang menggunakan anggaran APBN.
Mislan meminta kepada Gubernur segera merealisasikan pembayaran DBH untuk dua kabupaten itu terutama untuk Kabupaten Pulau Taliabu.
"Dengan anggaran kami yang sangat kecil maka DBH ini sangat kami Butuhkan, karena itu saya meminta kepada Gubernur untuk segera merealisasikan," ujarnya.
Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, setelah melihat Gubernur membayar DBH Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat dengan asumsi bahwa untuk pembayaran BPJS maka lain hal dengan Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula, karena harus numpang ke Rumah Sakit Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
“DBH bagi kami sangat berarti ditengah efesiensi dan keterbatasan anggaran yang kami dapat di kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula," harapnya.
Lebih lanjut, Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menyoroti terkait perpindahan lokasi rumah sakit yang dibangun menggunakan anggaran APBN, karena setelah peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan kemudian pasca bupati dilantik langsung memindahkan lokasi rumah sakit ke depan kantor DPRD. Untuk itu, Dia meminta Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat segara mengintervensi. Sebab, program pembangunan Rumah sakit menggunakan APBN di seluruh indonesi Progresnya sudah mencapai 23 - 30 persen yang dimana di Provinsi Maluku Utara terdapat dua Rumah Sakit yang dibangun menggunakan dana APBN. Tapi di Pulau Taliabu belum ada progres hal ini lantaran terjadi polemik terkait perpindahan lokasi tersebut.
“Jadi saya minta ke Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat agar segera berkoordinasi dengan Kemenkes untuk percepatan pembangunan rumah sakit ini, ketakutan kami jangan sampai hingga akhir masa kontrak tapi pembangunannya tidak selesai. Terkahir kami juga minta agar kabupaten kami yang terjauh juga dapat diperhatikan oleh pemerintah provinsi," tandasnya. (nox)