Sofifi, malutpost.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) telah menyusun dan menyerahkan usulan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp8 triliun.
Usulan tersebut telah diserahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ini merupakan hasil pemetaan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan infrastruktur strategis di wilayah Maluku Utara.
“Tinggal kemudian masih banyak administrasi yang harus kita lengkapi dan itu adalah hasil koordinasi 10 kabupaten/kota dari Musrenbang kemarin,” kata Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Sherly mengatakan usulan ini telah diserahkan beberapa minggu lalu dan kini tengah dalam proses melengkapi berbagai dokumen administratif yang dibutuhkan.
Ia berharap dalam masa kepemimpinan Sherly-Sarbin lima tahun kedepan infrastruktur jalan dan jembatan di Maluku Utara dapat dituntaskan.
“Kita sudah mapping kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan untuk Maluku Utara dengan nilai Rp 8 triliun. Usulan tersebut sudah kami serahkan kepada Kementerian PU beberapa minggu lalu,” ungkap Sherly.
Sherly mengatakan, memasuki masa kerja 100 hari pertama, Pemprov Maluku Utara mulai mengalihkan fokus pada sektor unggulan lainnya, yaitu perikanan dan pertanian. Kedua sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
“Setelah 100 hari kerja, saya akan mulai fokus pada pemetaan potensi sektor perikanan dan pertanian,” tegasnya.
Di sisi lain, menurutnya dalam periode 100 hari kerja ini, Pemprov Malut juga telah melakukan langkah nyata di sektor kelautan, yaitu dengan melaunching bantuan alat tangkap bagi nelayan.
Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan serta kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Pemprov sudah melaunching bantuan alat tangkap untuk mendukung nelayan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari komitmen untuk memperkuat sektor perikanan di daerah.
Dengan berbagai program prioritas ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. (nar)