Oleh: Rusdi Abdurrahman
(Pewarta)
Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi panggung utama bagi kepala daerah untuk membangun citra, menyampaikan kinerja, serta berinteraksi dengan masyarakat.
Namun, di balik maraknya konten yang diunggah, terdapat perbedaan signifikan dalam cara kepala daerah membingkai (framing) komunikasi mereka kepada publik.
Hal ini terlihat jelas ketika membandingkan konten media sosial Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Keduanya sama-sama aktif, namun berbeda dalam pendekatan komunikasi yang mereka gunakan.
Gubernur Sherly lebih sering tampil dalam konten satu arah monolog yang menempatkan dirinya sebagai pusat narasi. Sebaliknya, Gubernur Dedi lebih memilih gaya dialogis, di mana masyarakat juga diberi ruang tampil dan berinteraksi.
Sehingga memperlihatkan konteks masalah secara lebih utuh. Tulisan ini mencoba menganalisis perbedaan tersebut menggunakan pendekatan framing.
Framing dan Kontrol Makna dalam Komunikasi Politik
Framing, dalam pengertian komunikasi, adalah proses memilih, menonjolkan, dan mengorganisasi elemen tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi khalayak.
Teori framing yang dipopulerkan oleh Robert Entman menyebutkan bahwa framing memiliki empat fungsi utama: mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi.
Baca Halaman Selanjutnya..
Dalam konteks media sosial kepala daerah, framing menjadi alat untuk menyampaikan narasi politik sekaligus membentuk citra kepemimpinan. Pilihan gambar, narasi teks, siapa yang diberi ruang bicara, dan bagaimana sebuah peristiwa dikemas, semuanya menentukan makna yang diterima publik.
Sherly: Figur Sentral dalam Monolog Visual
Konten media sosial Gubernur Maluku Utara menunjukkan kecenderungan framing yang menonjolkan figur gubernur sebagai pusat perhatian. Dalam setiap unggahan, Sherly tampil dominan baik dalam bentuk video, foto, maupun teks narasi.
Masyarakat dalam konten tersebut umumnya tampil sebagai latar, penerima bantuan, atau simbol legitimasi dukungan. Begitupun di internal pemerintahan. Beberapa peristiwa rapat tidak terdengar suara pimpinan OPD yang hadir. Bahkan Wakil Gubernur sekalipun jarang ditampilkan. Jika ada itu hanya sekadar menjadi latar.
Model komunikasi ini bersifat satu arah (one-way communication), di mana pesan ditransmisikan dari pemimpin ke publik tanpa membuka ruang umpan balik yang berarti.
Karakter ini lebih menyerupai “komunikasi propaganda” ketimbang “komunikasi partisipatif”. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan gambaran utuh tentang masalah yang dihadapi, melainkan hanya melihat upaya pemerintah atau Gubernur sebagai tindakan yang sudah final dan tidak perlu diperdebatkan.
Pendekatan ini berisiko memperkuat kultus individu (personality cult), di mana keberhasilan pemerintahan diidentikkan sepenuhnya pada sosok pemimpin. Padahal, dalam sistem demokrasi, keberhasilan sejati adalah hasil kerja kolektif dan partisipasi aktif warga negara.
Baca Halaman Selanjutnya..
Gubernur Dedi: Komunikasi Dialogis dan Framing Partisipatif
Berbanding terbalik, konten media sosial Gubernur Jawa Barat memperlihatkan pola komunikasi dua arah yang lebih terbuka. Warga tidak hanya hadir sebagai latar, tetapi sebagai aktor yang menyampaikan keluhan, berdiskusi, bahkan mengkritik secara langsung. Gubernur hadir sebagai pendengar dan fasilitator, bukan hanya sebagai penyelamat.
Framing yang digunakan di sini lebih bersifat tematik (thematic framing), di mana persoalan ditampilkan dalam konteks struktural dan naratif yang utuh. Masalah tidak dipotong dalam fragmen-fragmen kecil untuk memudahkan pencitraan, melainkan ditampilkan secara kontekstual dari sebab, akibat, hingga proses penyelesaian.
Model ini tidak hanya memperkuat citra pemimpin yang empatik dan terbuka, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Masyarakat merasa terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian masalah dan tidak sekadar menjadi penonton dalam panggung kekuasaan.
Dampak Framing terhadap Persepsi
Cara seorang pemimpin membingkai komunikasi sangat memengaruhi bagaimana publik menilai legitimasinya. Gaya monolog yang menonjolkan diri memang dapat membangun citra kuat secara instan, namun dalam jangka panjang bisa menimbulkan jarak psikologis antara pemimpin dan rakyat.
Sebaliknya, gaya dialogis membangun kedekatan emosional dan memperkuat relasi kepercayaan, meski membutuhkan proses yang lebih panjang dan kompleks.
Dalam konteks Gubernur Sherly, framing yang terlalu sentralistik berpotensi menghambat tumbuhnya partisipasi warga. Ketika masyarakat tidak diberi ruang untuk menyuarakan permasalahan secara langsung, maka kritik pun hanya akan mengalir melalui jalur informal, atau bahkan berubah menjadi apatisme politik.
Baca Halaman Selanjutnya..
Padahal, legitimasi seorang pemimpin di era digital tidak hanya bergantung pada apa yang ia katakan, tetapi juga pada bagaimana ia mendengarkan.
Menutup Jarak antara Pemimpin dan Publik
Era media sosial menuntut pemimpin untuk tidak hanya tampil, tetapi juga hadir secara bermakna. Kehadiran ini tidak cukup ditunjukkan lewat dokumentasi kegiatan atau pidato formal, tetapi melalui interaksi yang membangun relasi timbal balik dengan masyarakat.
Dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa komunikasi yang melibatkan publik secara aktif mampu memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat ikatan sosial.
Sebaliknya, Gubernur Sherly perlu mengevaluasi ulang strategi komunikasi digitalnya. Sudah saatnya beralih dari pola komunikasi satu arah yang membangun dinding, menuju komunikasi dua arah yang membuka jendela.
Masyarakat Maluku Utara tidak sekadar butuh pemimpin yang tampil di layar, tetapi yang juga hadir dalam percakapan harian mereka.
Dengan pendekatan framing yang lebih partisipatif, bukan tidak mungkin konten media sosial kepala daerah bisa menjadi alat penguat demokrasi lokal, bukan sekadar etalase pencitraan politik belaka. (*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Kamis, 15 Mei 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/05/kamis-15-mei-2025.html