Sanana, malutpost.com — Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara bakal melakukan audit dana desa (DD) Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara.
Hal ini dilakukan Inspektorat Kepuluan Sula terkait adanya dugaan penyelewengan dan penyalahgunaan DD Desa Waisakai tahun 2024 sebesar 1,2 miliar.
Inspektur Inspektorat Kepuluan Sula, Kamarudin Mahdi, menyatakan pekan lalu Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan DD dan ADD tahun anggaran 2024 di seluruh desa di wilayah Pulau Mangoli termasuk Desa Waisakai.
“Kita sudah lakukan pemeriksaan pendahuluan termasuk pengelolaan keuangan Desa Waisakai. Kini hasil pengawasan masih dalam proses penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP),” katanya kepada malutpost.com, Selasa (21/1/2025).
Setelah pemeriksaan pendahuluan, akan diagendakan audit terinci guna memastikan keuangan di desa telah dikelola sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Menurutnya, untuk memberikan kepastian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Waisakai, Inspektorat akan mengawal informasi tersebut dengan melakukan audit terinci.
“Desa diberikan waktu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk memasukkan SPJ sebagaimana diisyaratkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Setelah SPJ masuk, maka kami akan lakukan pemeriksaan terinci. Dalam pemeriksaan tersebut akan terlihat mana kegiatan yang telah dilaksanakan mana yang tidak dilaksanakan,” tambahnya
Dia menyebut, jika dalam pemeriksaan terinci terdapat penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran, maka akan diperintahkan untuk mengembalikan anggaran tersebut ke kas desa.
“Inspektorat kewenangannya terbatas pada pembinaan. Jadi, jika ada temuan yang sifatnya administratif, maka akan diminta melengkapi administrasi. Jika temuannya keuangan, maka akan diperintahkan untuk mengembalikan anggaran tersebut ke kas desa,” katanya.
Sebelumnya Ketua Umum Forum Pemuda Mahasiswa Waisakai (FPMW), Badri Umamit mengatakan, dari total anggaran DD sebanyak 1,2 miliar itu banyak program yang sudah dituangkan dalam APBDES namun tidak dilaksanakan. Seperti pembangunan drainase sebesar Rp438. 110. 791.00, pembangunan tempat penampungan sampah sebesar Rp9.000.000. Kemudian bantuan pertanian sebesar Rp93.244.000. (ham)