Ternate, malutpost.com — Masyarakat Maluku Utara (Malut) bisa memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh Kanwil Kemenkumham Malut melalui survei penilaian integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai akhir November 2024.
Akses atas survei tersebut dapat dilakukan melalui Qr Code maupun link yang disediakan oleh Kanwil Kemenkumham Malut pada media sosial maupun websitenya. Hal itu disampaikan Kepala Bagian Program dan Humas, Irwan Kadir setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi Perpanjangan Waktu Pelaksanaan SPI KPK di lingkungan Kemenkumham.
Irwan menyampaikan pelaksanaan survei KPK yang dilaksanakan oleh pengguna layanan, merupakan bagian dari komitmen Kakanwil Kemenkumham Malut Andi Taletting Langi dalam memberikan layanan yang bersih dan prima oleh jajaranya kepada publik.
Andi Taletting Langi sebelumnya menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik harus bersih dan melayani.
“Komitmen dan jajaran yaitu membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” kata Andi, Jumat (8/11/2024).
Dalam sosialiasasi tersebut, Kabag Program dan Pelaporan Inspektorat Jenderal Kemenkumham Dodi menyampaikan, bahwa pihaknya tengah mengoptimalkan perolehan korespondensi eksternal melalui QR Code SPI KPK.
“Secara keseluruhan Kementerian Hukum dan HAM telah memenuhi target korespondensi SPI KPK sebanyak 100 persen baik secara internal, eksternal maupun eksper. Namun saya menghimbau kepada seluruh satker mengglorifikasi pelaksanaan perpanjangan SPI KPK melalui website dan sosial media sampai dengan akhir November 2024,” jelasnya.
Kemenkumham menjadi salah satu Kementerian/Lembaga yang perlu meningkatkan capaian respon rate. Dodi berharap dukungan penuh dari seluruh satuan kerja untuk pencapaian respon rate.
Kakanwil Kemenkumham Malut, Andi Taletting Langi berharap Kanwil Kemenkumham Malut dan seluruh UPT binaannya, turut mengambil bagian dalam meningkatkan capaian respon rate SPI KPK Kemenkumham karena SPI menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. (nar)