Oleh: Syarif Abdullah
(Ketua GP Ansor Kota Ternate)
Membaca isu politik identitas ditahun politik bukan sesuatu yang baru. Mengkampanyekan politik identitas memiliki pengaruh yang cukup kuat di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.
Dengan memiliki dampak yang besar maka isu ini tidak pernah luput ketika memasuki tahun politik. Para calon kepala daerah sering menggunakan isu politik identitas melalui tim suksesnya untuk mendapatkan dukungan karena isu politik identitas memiliki potensi untuk membangkitkan emosi dan solidaritas di kalangan pemilih.
Profesor Anthony D. Smith seorang ahli dalam bidang sosiologi dan sejarah dalam bukunya yang berjudul “National Identity” (1991) mengatakan bahwa identitas politik, seperti agama, etnisitas, atau gender, dapat menjadi faktor penting dalam memengaruhi perilaku politik seseorang dan strategi kampanye politik.
Identitas politik dapat digunakan oleh para calon kepala daerah untuk memobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok tertentu dan memperkuat koneksi emosional dengan pemilih. Ada beberapa alasan mengapa isu politik identitas sering digunakan dalam kampanye politik.
(1) Memperoleh dukungan dari kelompok tertentu, dengan menggunakan isu politik identitas yang berkaitan dengan suku, agama, atau etnis tertentu, calon kepala daerah dapat memperoleh dukungan kuat dari kelompok tersebut.
(2)Pemilih cenderung lebih terhubung secara emosional dengan isu-isu yang berkaitan dengan identitas mereka sendiri.
(3) Membangun solidaritas dan kebersamaan, isu politik identitas dapat digunakan untuk membangun solidaritas dan kebersamaan di antara pemilih yang memiliki identitas serupa. Hal ini dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kelompok tersebut.
(4) Memperoleh keuntungan politik, dengan memanfaatkan isu politik identitas, calon kepala daerah dapat memperoleh keuntungan politik dengan memperluas basis dukungan dan memenangkan suara dari kelompok-kelompok identitas tertentu.
Baca Halaman Selanjutnya..
(5) Memecah belah lawan politik, penggunaan isu politik identitas juga dapat digunakan untuk memecah belah lawan politik dengan menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda.
Hal ini dapat melemahkan lawan politik dan memperkuat posisi calon kepala daerah. Meskipun penggunaan isu politik identitas dapat efektif dalam mendapatkan dukungan politik, namun hal ini juga dapat menimbulkan polarisasi dan konflik di masyarakat.
Mengapa hal tersebut dapat terjadi, pemecahan masyarakat menjadi kelompok-kelompok identitas, jadi saat isu politik identitas digunakan secara intensif, masyarakat cenderung terbagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan suku, agama, atau etnis tertentu.
Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya kesenjangan antar kelompok-kelompok tersebut dan memperkuat perasaan “kita vs mereka”. Tidak hanya itu tetapi akan berdampak juga pada peningkatan ketegangan dan konflik.
Sebab menggunakan isu politik identitas dapat meningkatkan ketegangan antar kelompok identitas. Hal ini dapat memicu konflik sosial, perpecahan, dan bahkan ketegangan di masyarakat.
Ketika isu politik identitas mendominasi percakapan politik, hal ini dapat menyulitkan terjadinya dialog yang konstruktif dan pencapaian kesepakatan kompromi.
Masyarakat cenderung lebih keras dalam mempertahankan pandangan dan kepentingan kelompok identitas mereka. Fokus yang terlalu besar pada isu politik identitas dapat mengaburkan isu-isu substansial yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam pemilihan kepala daerah, seperti program pembangunan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Polaritas yang dihasilkan dari penggunaan isu politik identitas dapat mengancam persatuan dan keharmonisan masyarakat. Hal ini dapat memperburuk devisi sosial dan mempengaruhi stabilitas politik dan sosial suata daerah.
Baca Halaman Selanjutnya..
Untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat tanpa menggunakan isu politik identitas, para calon kepala daerah dapat mengambil langkah-langkah berikut;
1) fokus pada isu substansial; calon kepala daerah sebaiknya memfokuskan kampanye dan program kerja mereka pada isu-isu substansial yang berkaitan dengan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat.
Dengan demikian, mereka dapat menunjukkan komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara keseluruhan tanpa terlibat dalam isu politik identitas.
2) membangun dialog dan kolaborasi: aktif membangun dialog yang konstruktif dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat, pemangku kepentingan, dan ahli.
Kolaborasi yang baik dapat membantu menciptakan kesepakatan bersama dan solusi yang lebih inklusif untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tanpa memperdalam isu politik identitas.
3) memperkuat persatuan dan keharmonisan: berperan sebagai pemersatu masyarakat dengan mempromosikan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keberagaman untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan inklusif bagi semua warga tanpa terlibat dalam isu politik identitas.
4) mendorong partisipasi masyarakat: mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pembangunan tanpa menggunakan isu politik identitas.
Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan dapat meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintah serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, para calon kepala daerah dapat membangun dukungan politik dari masyarakat tanpa terlibat dalam isu politik identitas dan memperkuat kepemimpinan yang responsif, inklusif, dan bertanggung jawab. Semoga.(*)
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 13 Agustus 2024.