Ternate, malutpost.com — Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Maluku Utara mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) dan PT IWIP hingga Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah bertanggung jawab penuh atas banjir yang terjadi di Halmahera Tengah (Halteng) pada Sabtu (20/7/2024).
“Dari hasil analisis dan kajian, banjir yang melanda rumah-rumah warga itu karena aktivitas pertambangan di hutan belantara Halteng. Diantaranya Desa Lokulamo, Kecamatan Weda Tengah, dan Desa Trans Waleh di Kecamatan Weda Utara,”ungkap koordinator AMM Malut, Cilfan Djaguna, Senin (22/7/2024)
Cilfan menegaskan, harusnya kehadiran perusahan tambang di Halteng dapat memberikan dampak positif bagi warga, bukan sebaliknya sehingga merugikan warga.
“Apalagi ini dampak negatif yang diterima warga,”tegasnya.
Lanjutnya, PT IWIP sebagai perusahaan raksasa di Maluku Utara jangan hanya mengambil hasilnya saja dan membiarkan dampak negatif dialami masyarakat lingkar tambang.
Baca Halaman Selanjutnya…
“Masyarakat harus diberi jaminan. Pihak perusahaan juga harus melakukan upaya pemulihan lingkungan seperti sebelumnya. Apalagi, saat ini warga tidak bisa beraktivitas,”tambah Cilfan.
Wasekjen Dewan Pengurus Pusat (DPP) IMM ini juga mengatakan, AMM Malut akan melakukan aksi di kantor pusat PT IWIP, Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup serta Mabes Polri dengan mendesak agar masalah yang terjadi segera dituntaskan.
“Aksi ini akan didorong. Selain masalah banjir, kami juga dorong masalah K3 dan tenaga kerja lokal,” pungkasnya.(one/aji)