Jakarta, malutpost.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Taufik Madjid menggelar rapat dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata di kantor Kemenkeu Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Pertemuan keduanya membahas beberapa hal, salah satunya progres kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kemendes PDTT.
Saat ini, tukin Kemendes PDTT sebanyak 70 persen dibahas karena akan ditingkatkan menjadi 80 persen.
Hal tersebut sudah dibahas dan disetujui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) beberapa bulan lalu.
Rencana tukin Kemendes PDTT dinaikkan bukan tanpa alasan. Sebab, banyak terobosan dan reformasi birokrasi yang dilakukan, seperti tercapainya hampir seluruh indikator kinerja utama yang merupakan mandat dalam RPJMN 2020-2024.
Buktinya, tahun 2023 saja ada 9 dari total 13 indikator kinerja berhasil dipenuhi. Diantaranya jumlah desa mandiri dengan nilai rata-rata indeks perkembangan 62 KPPN, jumlah BUMDesa berkembang, jumlah BUMDesa maju dan jumlah BUMDesa berkembang.
Baca Halaman Selanjutnya…
Sementara itu, ada beberapa capaian lain yang berhasil ditorehkan Kemendes PDTT. Mulai dari diraihnya predikat opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut-turut, peringkat terbaik dalam pengelolaan utilitas BMN dari Kementerian Keuangan, kategori kementerian kluster 3 atau penghargaan Reksa Bandha.
Selanjutnya, Kemendes PDTT juga berhasil menyandang predikat sangat baik dengan nilai 349 pada penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.
Penghargaan ini diberikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) hingga terpenuhinya 17 standar layanan pengadaan secara elektronik (Sertifikat 17) oleh LKPP.
Bahkan saat ini, Kemendes PDTT juga meraih predikat tingkat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik pada zona hijau dari Ombudsman RI selama 4 tahun berturut-turut.
Perolehan nilai implementasi SPBE dengan predikat sangat baik dan predikat Kementerian Informatif dari Komisi Informasi Publik (KIP) setiap tahun.
Saat ini ada beberapa perbaikan kinerja yang akan dilakukan Kemendes PDTT dibawah kepemimpinan Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa dan Taufik Madjid selaku Sekjen Kemendes PDDT setelah tukin nanti dinaikkan menjadi 80 persen.
“Diantaranya adalah memperkuat program tematik berbasis desa seperti desa wisata, desa digital, desa inklusi dan desa berketahanan iklim”ungkap Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid.
Baca Halaman Selanjutnya…
Selain itu juga, upaya untuk mempercepat pembangunan daerah 3T dan kawasan transmigrasi sebagai sumber pangan lokal dan regional.
Disamping itu, Kemendes PDTT akan mengawal arahan dan prioritas presiden dalam menyiapkan kebijakan presiden dan kabinet baru dalam pembangunan perdesaan sesuai asta cita ke-6, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Selain upaya untuk menaikkan tukin, hal lain yang juga dibahas Sekjen Taufik dengan Dirjen Isa Rachmatarwata, yaitu efisiensi dan efektivitas anggaran untuk kebutuhan kementerian dan pelayanan masyarakat.
“Sehingga seluruh anggaran yang nanti dibahas dalam sidang RAPBN pada 16 Agustus 2024, akan digunakan sesuai RPJMN 2025-2029 serta RPJPN 2025-2045. Tujuannya agar visi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud,”tandas Sekjen Kemendes PDTT, Taufik Madjid.(aji)