Ternate, malutpost.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak agar melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Imran Jakub yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Imran Jakub ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sesuai surat nomor: B/247/DIK.00/23/04/2024 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba (AGK) selaku mantan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024, kaitannya dengan pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.
Desakan penahanan terhadap tersangka ini disampaikan langsung oleh praktisi hukum Maluku Utara, Roslan kepada malutpost.com, Selasa (28/5/2024).
Roslan menjelaskan, penetapan Imran sebagai tersangka oleh KPK karena penyidik menemukan dua alat bukti yang sah tentang adanya dugaan tindak pidana sehingga harus dilakukan penahanan.
Ia menambahkan, seluruh syarat-syarat untuk dilakukan penahanan terhadap tersangka sudah terpenuhi, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif berdasarkan pasal 21 KUHAP.
“Jika sampai saat ini penyidik KPK belum juga melakukan penahanan, maka masyarakat akan bertanya-tanya apa pertimbangan KPK tidak melakukan penahanan terhadap tersangka,”ujarnya.
Baca halaman selanjutnya…
Sementara dalam kasus ini turut terlibat mantan Gubernur Maluku Utara, AGK yang juga ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
“Makanya tersangka Imran juga harus ditahan agar masyarakat tidak beranggapan ada keistimewaan bagi Imran. KPK harus menyampaikan alasan karena sejak kasus mantan gubernur AGK ini mencuat, semua pihak yang ditetapkan tersangka langsung dilakukan penahanan,”tuturnya.
Terlepas dari proses hukum, Roslan juga meminta ketegasan dari Pj. Gubernur, Samsuddin Abdul Kadir agar mengambil langkah dan tindakan tegas dengan menonaktifkan Imran sementara waktu lalu menunjuk Plh Kadikbud supaya menjalankan tugas, sebagaimana mestinya.
“Harus ada tindakan tegas, sehingga yang bersangkutan juga bisa fokus menjalankan tugas-tugas ssbagai kepala dinas,”jelasnya.
Lanjut Roslan, Pj Gubernur harus belajar dari kasus yang saat ini sedang ditangani KPK, yang mana jika salah satu pejabat ditahan oleh KPK maka otomatis akan berdampak pada program kerja.
“Jika ini tidak diantisipasi sejak awal, maka tidak menutup kemungkinan akan ada program kerja yang terhambat atau bahkan tidak terselesaikan. Sehingga dampaknya, masyarakat Maluku Utar khususnya di bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang rugi,”tandasnya.(one/aji)